RSS

Lowongan Pekerjaa: Creative / Konseptor

Persyaratan umum :
Min. S1

Dapat berkomunikasi dengan baik
Diutamakan berdomisili di Bandung
Diutamakan yang menguasai bhs. Inggris
Think outside the box
Fresh graduate is encouraged to apply

Kirim lamaran beserta CV ke alamat email :

prismaestautama@gmail.com

Jl. Rancabolang Ruko Persada Asri No.R5 Bandung

Lamaran ditunggu sampai tgl 18 Februari 2013

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 31, 2013 in Uncategorized

 

Lowongan Kerja 2013 Manajer Operasional

MANAJER OPERASIONAL

KUALIFIKASI
1. Minimal S-1 Manajemen, Akuntansi, Teknik Manajemen Informatika, Public Relation.
2. Laki-laki Maksimal 27Tahun
3. Belum Menikah
4. Siap keluar kota
5. Bertanggung Jawab
6. Craetiv dan Inovatif
7. Punya kendaraan Sendiri
8. Memiliki Motivasi yang tinggi
9. Dapat bekerja dengan tim.

Kirim lamaran melalui POS ke alamat:
Jl. Rancabolang Ruko Persada Asri No.R5 Bandung

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 28, 2013 in Uncategorized

 

INJURY TIME BUKU MENEMBUS UJIAN NASIONAL (UN) SD 2013

UN SD - Copy

INJURY TIME SUKSES MENEMBUS UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR 2013 (UN SD 2013)

PENERBIT CV. PRISMA ESTA UTAMA

 

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 13, 2012 in UJIAN NASIONAL, Uncategorized

 

Pencairan Dana Bos Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

Beradasrkan RADJIMAN, (GM)- Pencairan dana BOS pusat mau pun provinsi untuk triwulan kedua dipastikan tidak akan terlambat. Rencananya, pencairan atau penyaluran dana BOS pusat dan provinsi ini akan dilaksanakan pada awal April 2012 atau minggu pertama triwulan kedua. “Kami pastikan, pencairan atau penyaluran dana BOS pusat dan provinsi akan tepat waktu,” tandas Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan Jabar, Drs. Dede Hasan yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/3).

Pada kenyataan di lapangan, dana BOS Provinsi belum juga cair. Sejumlah kepala sekolah pun belum mengetahui jika BOS provinsi akan cair.

Menurut sumber INILAH.COM, yang minta identitasnya dirahasiakan, menyebutkan, sampai saat ini belum ada kejelasan soal pencairan dana BOS provinsi. Soalnya, pemberitahuan dari Disdik kabupaten belum ada. Biasanya, jika BOS cair, petugas di Disdik akan segera memberitahukan ke UPTD lalu ke setiap sekolah.

“Justru kami tidak tahu dan malah mau nanya, memangnya cair bulan ini ya?,” kata dia, Selasa (12/6/2012).

Dikatakan dia, sekolah akan tetap menunggu kepastian pencairan BOS provinsi ini. Karena itu, dirinya akan menanyakan kejelasannya ke pengelola BOS di tingkat kecamatan dan kabupaten pada Rabu (12/6/2012) besok. Jika sudah ada, berarti dana tersebut tinggal dipergunakan sesuai peruntukannya. Sebaliknyan bila belum cair, maka sekolah harus mencari pinjaman untuk biaya operasionalnya.

Terkait hal itu, Manajer BOS Kabupaten Purwakarta, Akun Kurniadi mengatakan, BOS dari provinsi mengalami keterlambatan pencairan. Pasalnya, mekanismenya kembali berubah. Tahun lalu, alokasi BOS tersebut masuk ke kas daerah. Selain itu, anggaran itu dikelola di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

“Ketika anggarannya sudah ada di kas daerah, maka setiap sekolah harus mengajukan proposal pencairan ke DPKAD. Mekanisme baru itu, membuat ribet para kepala sekolah. Apalagi, pencairan BOS melalui kas daerah itu sifatnya kolektif. Jika ada satu sekolah yang belum mengajukan proposal, maka sekolah lainnya harus menunggu. Rupanya mekanisme seperti itu tidak cocok,” kata Akun.

Menurut akun, dengan kondisi demikian, pada tahun ini mekanisme pencairan BOS dikembalikan seperti dulu. Yaitu, BOS dari pusat dan provinsi langsung di transfer ke rekening masing-masing sekolah. Sehingga, anggaran itu tidak transit dulu di kas daerah. Jika mekanismenya berubah lagi, lanjut dia, maka pencairan BOS tahun ini pun mengalami keterlambatan. Termasuk, pernyataan Gubernur Jabar belum sesuai dengan fakta di lapangan. Karena, sampai hari ini sekolah belum menerima dana BOS dari provinsi.

Dijelaskan Akun, jumlah siswa SD yang menerima BOS provinsi sekitar 116.000 anak dari 432 SD. Setiap siswa mendapatkan alokasi Rp25.000/tahun. Sedangkan, untuk siswa SMP, besaran bantuannya Rp127.500/tahun. Adapun jumlah siswa SMP yang mendapatkan BOS sekitar 30.000 yang tersebar di 47 sekolah.[ang]

Sumber:http://www.inilahjabar.com/read/detail/1871242/di-purwakarta-bos-provinsi-belum-cair

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 21, 2012 in Uncategorized

 

IeSITouchBoard ( IeTB )

CARA BARU MENULIS,MENGGAMBAR,MENGHAPUS,MENYIMPAN,MENGETIK DAN PRINT DI PAPAN TULIS TANPA KAPUR TULIS DAN SPIDOL BAHKAN TANPA HARUS DENGAN PAPAN TULIS SEKALIPUN!!!

About IeTB
IeSITouchBoard adalah alat yang akan mengubah fungsi layar Proyektor atau papan tulis biasa berubah fungsinya menjadi layar sentuh (TouchScreen). IeSITouchBoard merupakan paket yang sudah terintegrasi dalam satu packaging menarik IeTB akan menjadikan presentasi/ Pembelajaran lebih interaktif karena pemateri dapat mengoperasikan komputer dan sekaligus dapat memaparkan atau presentasi Layaknya di Papan Tulis biasa. Dengan bantuan IeTB pemateri/presenter dapat menulis, menggambar, mengklik objek langsung dilayar proyektor atau televisi seperti layaknya Mouse Komputer. Dengan demikian Pemateri atau presenter tidak harus bolak-balik mengoperasikan komputernya dari meja ke depan layar. Dan tentunya anda akan jauh lebih mudah menggunakan “IeTB”

Spektakuler!!!
IeSITouchBoard (IeTB) Kini hadir di hadapan anda Sebuah Teknologi terobosan baru penunjang
sarana pendidikan tanpa papan tulis dan kapur atau Spidol.Guru,Dosen,Pemateri hanya cukup kerja di dinding tembok saja
6.Keunggulan IeTB :
1.Instalasi cukup mudah tidak memerlukan board khusus
2.Ukuran Layar flexibel
3.Harga terjangkau
4.Penggunaan sangat mudah
5.Menulis tidak harus ditekan
6.Menulis dapat di Screen Televisi atau komputer.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 21, 2012 in Uncategorized

 

MBS dan Swakelola pada DAK Bidang Pendidikan 2012

Pada bulan Desember 2011 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 56 dan 57 Tahun 2011.

Yang menarik adalah kalimat pada Lampiran 1 Permendikbud Nomor 56, V, B, angka 1 dan 2, yaitu:

  1. Sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya secara swakelola sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
  2. Pengadaan peralatan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

Saya menggarisbawahi hal-hal yang ditulis tebal di atas, yaitu swakelola sesuai peraturan perundang-undangan,  kesesuaian terhadap prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengadaan peralatan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dari sisi tata bahasa, Manajemen Berbasis Sekolah adalah gabungan dari 3 kata, yaitu Manajemen, Berbasis dan Sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, berbasis memiliki akar kata basis yang berarti asas atau dasar, dan sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Berdasarkan hal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran (Nurkolis, 2002)

Dalam pengertian yang luas, MBS adalah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipan sekolah adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa (Wohlstetter dan Mohrman, 1996).

Depdiknas (2007) menerangkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Juga menurut Depdiknas dalam Nurkolis (2002) fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan dalam bentuk Manajemen berbasis Sekolah adalah:

  1. Perencanaan dan evaluasi program sekolah, termasuk proposal penunjang blockgrant yang terdiri atas jenis program dan perkiraan anggaran serta penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
  2. Pengelolaan kurikulum;
  3. Pengelolaan proses belajar mengajar;
  4. Pengelolaan ketenagaan;
  5. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan, termasuk pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah. Hal ini karena sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas masing-masing khususnya kecukupan, kesesuaian, dan kemutakhiran yang berkaitan dengan proses belajar mengajar;
  6. Pengelolaan keuangan, khususnya pengalokasian dan penggunaan uang. Bahkan sekolah dapat diberi keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan sehingga tidak bergantung kepada pemerintah;
  7. Pelayanan siswa;
  8. Hubungan sekolah dan masyarakat; dan
  9. Pengelolaan Iklim Sekolah.

Dari berbagai literatur tersebut terlihat bahwa pokok dari MBS adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan sekolah dari berbagai bidang sehingga tidak ada intervensi yang merusak pelaksanaan manajemen di sekolah.

Swakelola

Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang swakelola adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengertian swakelola dijelaskan pada Pasal 26 Ayat 1, yaitu Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Pada pasal ini jelas bahwa swakelola bukanlah sebuah kegiatan yang 100% dilaksanakan sendiri, melainkan dapat salah satu atau seluruh tahap pekerjaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan.

Pengadaan barang/jasa tidak hanya terdiri atas pelelangan atau tender melainkan kegiatan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Pasal 1 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010).

Jadi pendapat yang selama ini menyatakan “apabila sebuah pekerjaan ditenderkan maka pekerjaan tersebut bukan pekerjaan swakelola” tidak sepenuhnya benar, karena bisa saja pekerjaan tersebut dikerjakan oleh penyedia barang/jasa namun perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan sendiri oleh institusi pemerintah pemilik anggaran atau institusi pemerintah lain yang bukan penanggung jawab anggaran, atau kelompok masyarakat dalam bentuk swakelola.

Sebuah kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan melalui swakelola sepenuhnya (artinya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dikerjakan sendiri), atau penyedia barang/jasa sepenuhnya (artinya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh penyedia barang/jasa), maupun gabungan antara swakelola dengan penyedia barang/jasa.

Tidak seluruh pekerjaan juga dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. Persyaratan sebuah pekerjaan dapat diswakelolakan dituangkan dalam Pasal 26 Ayat 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010:

  1. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
  2. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
  3. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
  4. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar
  5. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  6. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
  7. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
  8. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
  9. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
  10. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
  11. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

MBS dan Swakelola pada DAK Bidang Pendidikan 2012

Sesuai dengan judul tulisan ini, maka kaitan antara swakelola dengan Manajemen Berbasis Sekolah adalah:

  1. Swakelola merupakan salah satu perwujudan dari MBS karena memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk mencapai tujuan dari MBS
  2. Swakelola untuk melaksanakan rehabilitasi sekolah bukan berarti seluruh pelaksanaan kegiatan rehabilitasi harus dilaksanakan oleh sekolah sebagai perwujudan MBS, melainkan tetap harus tunduk pada perundang-undangan dalam bidang Pengadaan Barang.Jasa, yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan aturan Jasa Konstruksi dalam bentuk Undang-Undang Jasa Konstruksi.
  3. Penegakan prinsip MBS pada kegiatan Rehabilitasi Sekolah adalah penyusunan kebutuhan rehabilitasi, penyusunan proposal untuk pendanaan, penentuan komponen dan bagian yang harus diperbaiki, serta hal-hal lain yang hanya dapat diketahui oleh sekolah.
  4. Pelaksanaan rehabiliatasi dapat menggunakan pihak ketiga melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan sendiri oleh sekolah. Penyedia dipilih berdasarkan besarnya HPS yang disusun oleh sekolah, yaitu melalui lelang umum, pemilihan langsung, atau pengadaan langsung.
  5. Yang agak aneh adalah mengapa perlakuan rehabilitasi sekolah berbeda dengan pengadaan peralatan pendidikan, padahal menurut prinsip MBS, sekolah justru yang lebih mengetahui peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar di masing-masing sekolah. Kalaupun proses pengadaan hendak dipusatkan di dinas pendidikan kabupaten/kota, maka penyusunan kebutuhan dan HPS tetap harus berasal dari sekolah sebagai pengguna barang karena yang jauh lebih mengetahui spesifikasi dan harga adalah sekolah.
  6. Pengadaan peralatan pendidikan juga tidak tepat kalau dikatakan harus melalui penyedia barang/jasa, karena sebenarnya perencanaan kebutuhan dan pengawasan saat barang tiba dapat dikategorikan sebagai swakelola (Pasal 26 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010).
  7. Sehubungan dengan hal tersebut, sebaiknya ada penjelasan lebih lanjut mengenai Permendikbud Nomor 56 dan 57 Tahun 2011 tentang Juknis DAK 2012 agar tidak terjadi kebingungan dan menciptakan jebakan hukum terhadap pelaksanana DAK di sekolah.

Juknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012

Silakan mengunduh Juknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 pada tautan dibawah ini:

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 5, 2012 in BERITA

 

Anggaran Pendidikan Tahun 2012

Anggaran pendidikan Tahun 2012 akan mengalami kenaikan yang sebelumnya Rp256,9 triliun menjadi Rp286,8 triliun. Kenaikan anggaran pendidikan 2012 menjadi Rp 286 triliun harus diiringi dengan perbaikan mekanisme penyaluran agar cepat, tepat guna, serta tepat sasaran. Dengan begitu efektifitas, keterserapan anggaran, dan kemungkinan kebocoran anggaran di lapangan bisa dihilangkan.

“Perlu perbaikan tata kelola dan mekanisme penyaluran anggaran. Mulai dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah, Dana Alokasi Khusus pendidikan, bantuan sosial, tunjangan guru, serta beasiswa, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran,” kata Koordinator Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip) Yanti Sriyulianti saat dihubungi Senin (7/11).

Perbaikan mekanisme penyaluran keuangan, kata Yanti, terutama terkait dengan peningkatan anggaran untuk pendidikan dasar 9 tahun sebesar Rp 23,6 triliun pada 2012 mendatang. Sebab banyak sekali kebutuhan di tingkat pendidikan dasar ini yang selama ini belum tuntas. Sementara selama ini alokasi anggaran untuk pendidikan dasar masih kalah dibandingkan dengan anggaran untuk pendidikan tinggi.

“Bayangkan saja, 82 perguruan tinggi dapat dana sekitar Rp 29 triliun, sementara pendidikan dasar hanya Rp 9,2 triliun. Perlu ada pollitical will yang memprioritaskan penuntasan wajardikdas dan melek huruf, terutama kebijakan anggaran yang memadai agar semua anak Indonesia bisa menikmati hak atas pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas dan bebas pungutan,” katanya.

Terkait DAK pendidikan yang seringkali terlambat bahkan tidak terserap, kata Yanti, pemerintah harus mempercepat penyusunan petunjuk teknis DAK pendidikan untuk mendukung Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Sekolah. Setidaknya harus sudah dipastikan dan disahkan selambat-lambatnya pada bulan Maret sehingga tidak terjadi keterlambatan baik dalam proses distribusi anggaran maupun pelaksanaan pembangunan di lapangan. Tentunya dengan mempertimbangkan kekhususan karena risiko bencana yang sangat tinggi di Indonesia dan kerentanan bangunan terutama di SD/MI yang mengancam keselamatan dan kesehatan warga sekolah terutama anak.

Apalagi, menurut Yanti, di tengah ironi merosotnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2011 dari posisi 108 di antara 169 negara kini menjadi di urutan 124 dari 187 negara. Sejumlah pihak menyebutkan penyebabnya terletak pada sektor pendidikan. “Katanya harus dipertajam dan konkret. Artinya pollitical will yang harus ada agar pendidikan dasar menjadi prioritas,” katanya.

Seperti diberitakan, pada APBN 2012 anggaran pendidikan dialokasikan Rp. 286,56 triliun atau sekitar 20,20% dari total APBN Rp 1.418,49 triliun. Secara nominal anggaran ini meningkat dari tahun 2011 yang anggaran pendidikannya mencapai Rp 248,98 triliun atau 20,25 persen dari total APBN Rp. 1.229,56 triliun. Dilihat dari postur anggaran, beberapa pos yang mendominasi di antaranya Dana Alokasi Khusus pendidikan yang mencapai Rp 10 triliun, Bantuan Operasional Sekolah yang mencapai Rp 23,6 triliun, dan untuk gaji dan tunjangan guru yang mencapai Rp 136,4 triliun. (A-157/das)***

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 5, 2012 in BERITA